ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah mesti menggandeng perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) selama mencari kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra yang tidak keliru diajak berbicara selama merumuskan kebijakan-kebijakan untuk urusan pekerja migran sebab mereka dan benar-benar kenal keadaan di lapangan, mulai dari pergi sampai hingga dalam luar negeri, papar mahfud selama jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan tersebut dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi yang dengan tema menyebabkan kebijakan pemerintah ke arah cuaca upaya-upaya yang kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya mencari pjtki menjadi bagian daripada proses pelayanan juga perlindungan kepada para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Belanja Online ke sini saja
- Belanja Online ke sini saja
- Beberapa tempat untuk belanja online
oleh sebab tersebut, papar dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan peluang dan akses dan luas terhadap keterlibatan pjtki melalui lokasi memperbaiki kualitas sistem agar pekerja migran, mulai dari perekrutan, studi juga latihan, perlindungan selama di luar negeri, hingga melalui pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar dijadikan mitra selama berbagai proses kebijakan, bukan untuk objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai bahwa dalam ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan juga perlindungan terhadap pekerja migran masih belum maksimal sehingga baru belum mampu diaplikasikan pada penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan tersebut dia sampaikan untuk tanggapan atas keluhan daripada pihak apjati dan merasa bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dibuat mitra dalam mencari kebijakan, padahal pjtki merupakan pihak yang paling berperan pada lapangan pada menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami yang merupakan pelaksana dalam lapangan. seharusnya kami menjadi partner pemerintah, tutur sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan yang melibatkan pjtki sebagai partner pemerintah. jangan jika ada kesuksesan serta prestasi pemerintah yang menerima, tapi manakala banyak masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa bagian pjtki sebenarnya kerap berhasil melaksanakan urusan-urusan para pekerja migran di luar negeri, termasuk jumlah hukum melalui pendekatan informal, dimana langkah itu dinilai lebih efektif dibandingkan langkah dan ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah di luar negeri oleh karenanya cenderung sulit untuk melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji terhadap apjati untuk menyampaikan pendapat tersebut terhadap pemerintah agar dilaksanakan pembicaraan untuk menciptakan kebijakan yang mampu menyebabkan iklim upaya-upaya dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah semua masukan ini aku berbagi terhadap pemerintah, kta mau membahas lagi supaya membeli mengetahui apakah telah pas ataupun masih ada yang mesti diperbaiki, ujar mahfud.