wakil ketua dpr priyo budi santoso melihat putusan mahkamah konstitusi yang menyerahkan kewenangan pada dpd untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan seperti yang dicari dpd.
saya harap dpr akan mentaati putusan mk soal kewenangan dpd dalam proses legislasi bersama dpr juga presiden. hanya saja dpd belum dapat ikut mengambil langkah atau ketok palu selama paripurna dpr bersama presiden, tutur priyo budi santoso dalam `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.
pembicara lainnya pada diskusi itu adalah, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, serta pakar hukum tata negara irman putra sidin.
menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi kepada uu no 27 tahun 009 perihal md3 serta uu no 12 tahun 2011 perihal pembentukan peraturan perundangan telah membesarkan kewenangan dpd, meski masih separuh yang diimpikan oleh dpd.
Yang Lain: cincin pasangan murah - cincin perak murah - cincin tunangan murah - cincin kawin murah
meskipun dpd telah memiliki kewenangan supaya mengajukan juga membahas ruu bersama dpr, papar dia, tapi belum memiliki hak agar ikut memutuskan.
dpd juga belum memiliki hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan sebagainya. tapi, putusan mk itu adalah momen penting bagi dpd supaya berperan lebih aktif selama proses pembahasan ruu, katanya.
politisi partai golkar ini menambahkan, seterusnya tergantung selama cara dod ri untuk meyakinkan dpr ri juga tokoh-tokoh nasional pada mewujudkan peran itu.
ketua dpd irman gusman menyampaikan putusan mk itu memberikan kewenangan lebih besar kepada dpd untuk merumuskan serta membahas ruu bersama dpr, terlebih ruu dan mengenai dengan otonomi daerah.
irman berharap, dengan keterlibatan dpd selama pembahasan ruu dengan begini akan kian memperbaiki produktivias juga kualitas produk uu dan dihasilkan dpr bersama dpd.
bagi kami ketika ini dan penting prosesnya lagi, oleh karenanya mekanisme legislasi sesuai melalui putusan mk, katanya.