RUU KUHAP matangkan peran hakim pemeriksa pendahuluan

salah Satu poin penting di rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana (ruu kuhap) yang saat ini baru dibahas sebelum disahkan, yaitu membahas dan mematangkan peran hakim pemeriksa pendahuluan.

demikian dikatakan ketua umum dpp asosiasi advokat indonesia (aai) humphrey r.djemat di sela seminar nasional serta dialog panel dengan tema integrated criminal justice system ataupun sistem peradilan pidana terpadu di surabaya, sabtu.

dalam ruu kuhap tercantum kehadiran lembaga dan diberi nama hakim pemeriksa pendahuluan, ataupun disebut dan hakim komisaris. wewenangnya, menilai jalannya penyidikan juga penuntutan serta wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang, ujarnya.

menurut dia, eksistensi serta peran hakim pemeriksa pendahuluan tercantum pada sederat pasal di ruu kuhap dan telah saat ini ada di meja dpr.

Informasi Lainnya:

hakim pemeriksa pendahuluan diberi wewenang menilai tahap penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, malahan hingga penyadapan percakapan telepon, tutur humphrey.

dalam ruu tersebut, dan dijelaskan peran polisi serta jaksa dan dalam ini bisa menggarap penangkapan, penyitaan, penahanan kepada tersangka ingin diambil alih oleh hakim pemeriksa pendahuluan, pas yang tertuang di draf ruu kuhap.

dalam rancangan kuhap dan diajukan pemerintah supaya mengganti uu nomor 8 tahun 1981, papar dia, kewenangan menahan benar tersangka pada rangka penyidikan paling lama diberikan di lima hari dan dapat diperpanjang lima hari dulu oleh jaksa penuntut umum.

selanjutnya, jika masa penahanan habis dengan demikian penyidik mengajukan permohonan dengan tertulis pada hakim pemeriksa pendahuluan dengan tembusan terhadap jaksa penuntut umum.

berikutnya, setelah memperoleh surat daripada penyidik tentang permohonan perpanjangan penahanan, hakim pemeriksa pendahuluan wajib menjelaskan juga menjelaskan kepada tersangka.

pemberitahuan pada tersangka tersebut dapat dilontarkan melalui surat ataupun mendatangi dengan segera tersangka melalui mengajarkan tindak pidana dan disangkakan, hak tersangka, juga perpanjangan penahanan. hakim pemeriksa pendahuluan mampu memperpanjang masa penahanan selama 20 hari juga perpanjangan itu dilontarkan terhadap tersangka, ujarnya.

tidak cuma itu saja, hakim juga mampu menentukan apakah benar tersangka bisa ditahan apa tidak. semisal, polisi, jaksa ataupun advokat mampu mengajukan permohonan asli tersangka misal dalam keadaan hamil ataupun lumpuh maka hakim pemeriksa dan akan mengambil langkah apakah ingin melakukan penahanan atau tak.

bahkan, hakim pemeriksa pendahuluan dan diberi kewenangan menetapkan sah serta tidaknya penahanan. jika sudah penahanan dilaksanakan dengan tidak sah, hakim pemeriksa pendahuluan dapat menetapkan tersangka berhak mendapatkan ganti kerugian.

humphrey menjelaskan, hakim pemeriksa pendahuluan dibebaskan daripada tugas mengadili seluruh bidang perkara juga tugas lain dan berhubungan melalui tugas pengadilan negeri. hakim juga tidak berkantor dalam pengadilan, ternyata berkantor di tidak jauh properti tahanan negara.

dia menjalankan tugas karena jabatannya benar diri juga penetapan atau putusan hakim pemeriksa pendahuluan tak bisa diajukan banding ataupun kasasi, papar dia.

Entri Populer